"PERLAKUKAN KAMI SEBAGAI MANUSIA" Abstraksi Dehumanisasi adalah realitas yang melekat pada kehidupan masyarakat modern. Logika transaksional yang mengukur manusia dari hal-hal yang bersifat material, telah membuat manusia kehilangan spiritualitas. Pemiskinan, pembodohan dan penindasan atas kemanusiaan terjadi di berbagai sudut kehidupan. Mari kita lihat dengan seksama bagaimana buruh di kota-kota besar diperlakukan sangat tidak manusiawi, mari kita lihat berapa upah minimum kabupaten/kota yang ditentukan pemerintah jauh dari kebutuhan standar minimal hal inipun tak seimbang dengan beban kerja mereka. Mari kita perhatikan pula bagaimana petani khususnya buruh tani yang merupakan entitas genuine bangsa ini yang memiliki kultur agraris, juga mengalami proses penindasan yang tak berkesudahan. Harga gabah yang dipermainkan juragan, harga pupuk yang dimainkan oleh pedagang besar, belum lagi kebijakan-kebijakan negara yang tak berpihak (impor beras) adalah bukti penindasan atas mereka. Lihat pula nelayan dan berbagai profil masyarakat kita di akar rumput yang juga mengalami penindasan. Namun, kadangkala sebagai bagian dari gerakan mahasiswa kita tersibukkan melihat realitas dehumanisasi ini dari kacamata makro dan luput untuk melihat realitas dalam perspektif mikro. Mari kita coba menelusuri jalan dari kampus ke kos atau ke rumah kita, sudahkah kita menoleh ke kiri dan ke kanan sembari melemparkan salam kepada mereka saudara-saudara kita yang sampai hari ini mengalami penindasan, dimarjinalkan dan dinistakan. Sudahkah kita menarik nafas dalam-dalam sembari beristighfar di sela-sela pasar tradisonal yang becek dan terancam "bangkrut" karena terdesak pembangunan mal-mal atau hypermarket yang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Atau merasakan dengan tajam, kesedihan-kesedihan guru bantu yang ada di sekitar kita..atau keadaan-keadaan lainnya. Inilah ironi modernitas, Marshall Berman menulis; "menjadi modern adalah menemukan diri kita dakan lingkungan yang menjanjikan kita sebuah petualanan, sukacita, kekuasaan, pertumbuhan, tapi pada saat yang sama, mengancam untuk menghancurkan segala sesuatu yang kita punya, segala sesuatu yang kita ketahui, segala sesuatu dari diri kita."(dalam Ross Poole, 1993:42) Tema khusus lomba : 1. Potret individu atau komunitas marjinal di sekitar kita (lingkungan rumah, kampus atau dimana saja yang pernah kita jumpai) 2. Potret sosok individu/komunitas di sekitar kita yang melakukan proses perjuangan (resistensi) atas penindasan yang mereka lakukan. 3. Mimpiku tentang dunia baru (beranjak dari potret realitas yang ditemui) Ketentuan Umum Lomba : • Lomba hanya boleh diikuti kader IMM atau simpatisan IMM yang berada di pulau Jawa (tercatat sebagai anggota IMM di salah satu cabang di kabupaten/kota di Jawa) • Peserta harus tercatat sebagai mahasiswa S1/D3 pada salah satu universitas/akademi di Pulau Jawa. • Lomba ini tertutup bagi pegiat yang aktif di C-ECOSS Purwokerto • Karya paling lambat diterima panitia pada tanggal 2 Mei 2006 pukul 23.00 WIB melalui email ke: c_ecoss@yahoo.com/huzer_apri@yahoo.com • Pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada 20 mei 2006 melalui email atau dapat dilihat di caterpillar.blogdrive.com Ketentuan Khusus Lomba 1. Karya berbentuk esai (naratif) atau bergaya feature panjang halaman tidak ditentukan (diserahkan pada peserta) 2. Karya harus menggunakan pendekatan empiris, dimana semua tulisan merupakan bentuk refleksi atas realitas yang pernah ditemui oleh penulis di lapangan. 3. Tiap peserta boleh mengirimkan lebih dari satu (1) karya 4. Karya merupakan karya asli penulis 5. Penulisan dapat dilakukan secara individual atau beregu (maksimal 3 orang) Apresiasi begi karya terbaik Karya terbaik 1 hingga 3 akan mendapatkan uang pembinaan dan paket buku dari panitia serta berlangganan gratis buletin yang diterbitkan C-ECOSS. 10 karya terbaik (urutan 1 - 10) akan mendapatkan kesempatan kesempatan untuk ikut dalam tour advokasi ke beberapa daerah di wilayah Cilacap dan Banyumas, semua akomodasi dan transportasi akan ditanggung penyelenggara. Karya-karya yang kelak dinilai layak untuk diterbitkan akan mendapatkan buku kumpulan tulisan tersebut sebanyak 10 eksemplar. Juri Lomba : 1. Imam cahyono, S.Sos (aktivis JIMM, alumni jurusan Sosiologi FISIP Unsoed saat ini mengajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan aktif menulis di media cetak nasional) 2. Baridul Islam, S.Sos (aktivis di LSM LPPSLH, alumni jurusan sosilogi FISIP Unsoed, penulis buku advokasi petani) 3. Huzer Apriansyah S.IP (pegiat di C-ECOSS dan mantan ketua PC.IMM Banyumas) Bila ada pertanyaan menyangkut lomba pertanyaan dapat disampaikan melalui email yang tersebut di atas. Terima kasih, semoga informasi ini dapat pula disebarluaskan kepada kader ikatan yang ada di seantero Pulau Jawa. Abadilah Perjuangan !

Hiperealitas Kemerdekaan Hiruk pikuk seputar peringatan 60 tahun kemerdekaan RI terjadi dimana-mana. Mulai dari perkampungan becek hingga ke komplek perumahan mewah, mulai dari sekolah dasar inpres yang sudah mulai rapuh bangunannya hingga ke sekolahan megah yang gedungnya berlantai-lantai. Semua gegap gempita, bendera merah putih dalam skala ukuran yang beragam berkibaran di tiap sudut republik ini. Bermacam acara di gelar. Ada acara yang sangat serius bertajuk seminar atau diskusi ilmiah tapi ada pula acara yang kocak dan ringan, semisal lomba menangkap itik atau lomba sepakbola sarung. Semua kelompok usia telibat, mulai dari anak-anak hingga kakek nenek. Sungguh dinamis bangsa ini bila melihat semua itu. Kebahagiaan terjadi dimana-mana, semua orang berbaur dalam satu semangat –merayakan hari kemerdekaan-, sekat ekonomis dan sosiologis melebur. Mudah-mudahan apa yang kita lihat bukanlah realitas yang artifisial. Herannya bila berkaca dari peringatan hari kemerdekaan di tahun-tahun sebelumnya ada hal yang ganjil. Seusai “pesta” kemerdekaan, semua kembali ke “dunia” aslinya. Seusai upacara yang penuh khidmat di istana negara, semua pejabat publik biasanya ikut serta dan berjajar di kursi depan tapi esoknya semua kembali normal. Korupsi makin menggurita di jajaran elit. Kebijakan tak kunjung berpihak pada rakyat. Lalu, mana semangat kebangsaan yang meledak-ledak hebat saat tujuhbelasan itu. Seusai tujuhbelasan para pengusaha yang biasanya menjadi donatur kegiatan tujuhbelasan kembali menjadi “musuh” bagi buruh di pabrik-pabrik. Gaji yang tidak proporsional dengan beban kerja berat, fasilitas kerja yang minim, kesejahteraan buruh seolah bukan sesuatu yang berarti buat pengusaha yang notabene dihidupi oleh para buruh. Seusai pesta, rakyat kecil kembali ke kehidupan nyatanya. Pedagang di pasar-pasar tradisional tetap terpinggirkan karena terus diusik kehadirannya oleh mall-mall. Bukan itu saja, di pasar mereka harus menghadapi beragam pungutan yang tak jelas kemana masuknya. Para buruh kembali harus memeras keringat dengan bayaran yang tak layak. Guru-guru kembali ke sekolah dengan kesejahteraan yang tak kunjung diperhatikan. Lalu, dimana kemerdekaan yang sesungguhnya bagi kelompok marjinal ? Pejabat-pejabat publik biasanya berpidato dengan semangat yang berapi-api di tiap lapangan, semua tingkatan pejabat berpidato. Presiden berpidato, gubernur, sampai kepala desa juga berpidato meski cuma membacakan sambutan tertulis dari pejabat di atasnya. Tapi setelah pesta usai, usai pula semangat mereka untuk mencapai cita-cita kita sebagai bangsa. Lalu, akankah cita-cita hidup bangsa ini tetap akan menjadi pepesan kosong tanpa pernah ada usaha yang sungguh-sungguh mewujudkannya ? Cita-Cita Sebagai Bangsa Pembukaan undang-undang dasar (UUD) 1945 telah menggariskan cita-cita kita sebagai bangsa. Sebuah bangsa dengan rakyat yang cerdas, sejahtera, berkeadilan sosial dan menjunjung nilai-nilai perdamaian serta berdaulat. Itulah cita-cita luhur yang bisa kita perhatikan dari alinea kedua dan keempat pembukaan UUD 1945. Setelah 60 tahun perjalanan republik ini, tentu banyak yang telah berubah. Taklah bisa kita pungkiri perbaikan dalam beragam dimensi kehidupan telah dicapai. Tetapi benarkah itu semua dirasakan tiap lapisan masyarakat ? Sudahkah kaum marjinal dimerdekakan dari himpitan beban hidup ? Sudahkan mentalitas pejabat publik merdeka dari sifat ketamakannya hingga korupsi dan kolusi menggurita ? Sudahkah rakyat di negeri ini berdaulat secara politik dan ekonomi ? Kalau sebagian besar jawabannya belum, maka sepantasnya kita melakukan permenungan atas keadaan. Tidak hanya sampai di permenungan namun berlanjut pada tahap “membongkar” keburukan kita sebagai bangsa, lalu dengan penuh komitmen memperbaikinya. Memang ini terkesan seperti mimpi di siang bolong. Tetapi sekecil apapun usaha, rasanya kita harus berbuat sesuatu. Berbicara kembali mengenai cita-cita sebagai bangsa, maka kita tentu akan sadar bahwa kita adalah bangsa yang terseok-seok. Perhatikan sektor pendidikan yang menjadi kunci untuk mencapai cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa. Sektor ini justru menjadi titik yang sangat lemah. Anggaran pendidikan yang memadai baru sampai retorika politik, kesejahteraan guru baru sampai rencana dan rencana. Pendidikan gratis sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk mencapai cita-cita luhur bangsa tak kunjung dilaksanakan. Pendidikan gratis hanya indah disampaikan saat musim kampanye tiba, setelah itu ya sudah. Selanjutnya mari kita berbicara mengenai kedaulatan politik dan ekonomi rakyat Indonesia sebagai cita-cita bangsa. Secara simbolik rakyat kita memang berdaulat secara politik, tetapi kedaulatan yang absurd, mengapa ? Memang sekarang pemilihan pejabat publik serba langsung, tetapi rakyat tak pernah benar-benar bisa mengontrol kebijakan publik. Padahal muara dari proses pemilihan langsung pejabat publik oleh rakyat adalah tercapainya kebijakan-kebijakan yang berpihak pada rakyat, tetapi bagaimana bisa kalau fungsi kontrol tereduksi oleh wakil rakyat yang tidak peka. Akhirnya rakyat pulalah yang menangguk penderitaan, kebijakan menaikkan BBM, kemudian peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 adalah contoh konkrit kebijakan negara tak berpihak pada rakyat tapi justru berpihak pada pemilik modal. Sekarang mari kita lihat angka penduduk miskin empat tahun terakhir. 1999 ada 47,9 juta penduduk miskin, 2002 ada 38,4 juta dan 2003 ada 37,4 juta (laporan BPS 2004 dalam kompas 9 april 2005). Ini pertanda rakyat belum berdaulat secara ekonomi. Maka bisa jadi hiruk pikuk, dinamika dan spontanitas di seputar pesta kemerdekaan ini tak lebih dari simulasi yang mengaburkan kenyataan yang asli. Inilah keadaan hiperealitas. Benarkah demikian ? Hiperealitas Menurut Jean Baudrillard hiperealitas menciptakan satu kondisi, yang di dalamnya kepalsuan berbaur dengan keaslian, masa lalu berbaur dengan masa kini, fakta bersimpang siur dengan rekayasa, tanda melebur dengan realitas, dusta bersenyawa dengan kebenaran (dalam Yasraf Amir Piliang, 2003;51). Hingga pada titik klimaksnya kondisi hiperealitas bermuara pada terbentuknya hipermoralitas. Kondisi yang terjadi menurut George Bataille adalah hilangnya ukuran-ukuran moralitas, karena situasi yang berkembang telah melampaui batas God and evil. Yasraf (2003 : 51) juga menyebutkan bahwa dalam kondisi hiperealitas hilangnya kategori kebenaran, kepalsuan, keaslian, isu, realitas. Semua sirna, yang terjadi sekedar simulasi. Hiperalitas terbentuk oleh simulasi, simulasi menurut Baudrillard adalah penciptaan model-model yang tanpa asal usul atau tidak memiliki referensi terhadap realitas. Di usia 60 tahun republik ini, nampaknya kondisi yang terjadi adalah hiperealitas. Taklah lagi kita bisa melihat secara jelas, apakah hiruk pikuk tujuhbelasan adalah perwakilan dari kenyataan yang sehari-hari dirasakan rakyat. Taklah bisa dengan nyata kita melihat apakah hal-hal yang disampaikan oleh pejabat melalui wawancara-wawancara di televisi itu adalah kebenaran atau kepalsuan. Tak pula kita bisa melihat apakah para pengusaha (pemilik modal) itu betul-betul berkomitmen pada nasib orang banyak atau sekedar mengamankan pundi-pundi kekayaannya. Akhirnya kemerdekaan Indonesia hari ini adalah sesuatu yang eksklusif, karena hanya bisa dinikmati sebagian kecil rakyat Indonesia saja. Kemerdekaan kemudian tampil dalam wajah simulasi saja. Kibaran gagah sanga Dwi Warna adalah sekedar penanda bahwa kita punya identitas simbolik. Tetapi makna sesungguhnya dari kibaran bendera yang berarti “kami adalah manusia merdeka” belumlah terwakili dalam “pesta” kemerdekaan ini. Kemerdekaan kami –kaum marjinal- adalah impian yang menggantang di awan. Bukankah kami tidak bisa merdeka untuk sekolah karena kami tak punya uang, kamipun tak boleh sakit karena tak sanggup berobat, kami tak boleh banyak omong karena kami cuma orang bodoh, kami tak bisa berteduh dengan nyaman karena kami tak mampu memiliki lahan, dan akhirnya kami tak boleh merdeka karena kami orang miskin. Untuk siapa kemerdekaan bangsa ini diperjuangkan oleh pejuang di masa lalu, saya pikir dan saya yakin kemerdekaan diperuntukkan bagi semua rakyat di nusantara. Lalu, mengapa ada sebagian yang tak boleh merdeka ? Semua punya hak untuk sekolah, tapi mengapa sekolah tak kunjung digratiskan padahal negara ini mampu. Semua punya hak untuk berteduh di pondok yang nyaman, tapi mengapa negara tak menyediakan lahan untuk membangun pondok kecil bagi kaum marjinal. Semua punya hak untuk menyampaikan pendapat, tapi mengapa pendapat kaum pinggiran tak pernah didengarkan. Inilah hiperealitas, semua menjadi serba tidak jelas. Satu hal yang bisa jadi masih sangat jelas bahwa sebagian besar rakyat di republik ini belum benar-benar merdeka. Dirgahayu Republik !!

…adakah orang Indonesia sekarang ini, yang melihat sukses-sukses kita di lapangan politik dan di lapangan pembangunan segala macam, tidak bangga bahwa ia orang Indonesia ? tidak bangga bahwa Republik ini adalah Republiknya ? Tidak bangga bahwa, kendati masih ada kekurangan-kekurangan, ia adalah anggota daripada satu bangsa yang bukan lagi bangsa cemoohan. (Sukarno, Di Bawah Bendera Revolusi, 1965 : 512) Waktu terus bergerak bagai anak panah yang melesat dari busur, begitupun perjalanan Indonesia sebagai bangsa sedari proklamasi kemerdekaan 1945 telah mengalami pasang surut dalam berbagai bidang. Sekarang tahun 2005, 60 tahun sudah berlalu dari 1945, adakah kita telah mampu mewujudkan cita-cita bersama sebagai bangsa ? Berbagai masalah kebangsaan datang silih berganti, integritas nasional mendadi masalah utama beberapa tahun belakangan, diawali dengan merdekanya Timor-Timur, kemudian eskalasi konflik yang meningkat di Aceh, Papua serta letupan-letupan kecil daerah yang ingin merdeka juga terdengar dari Bumi Riau dan Palembang. Maka, dalam konteks integrasi nasional inilah pernyataan Ir. Sukarno di atas menemukan relevansinya, dapatlah kita tangkap sebagai bentuk keresahan atas masa depan kerekatan nasional Indonesia. Hal inilah yang perlu menjadi permenungan kita di 60 tahun Indonesia sekaligus menemukan kembali Indonesia (refinding Indonesia). Lebih dari sekedar masalah-masalah yang “seolah-olah” besar di atas yang juga perlu dicatat adalah kemiskinan dan keterbelakangan yang masih berhimpit dengan garis hidup sebagian besar rakyat Indonesia. Inilah realitas tentang masyarakat marjinal. Potensi marginalisasi semakin menguat karena di saat yang sama perilaku elite kekuasaan tak kunjung peka dengan realitas. Korupsi kini beranak pinak, tidak lagi hanya di pusat di daerahpun tumbuh subur, kebutuhan pokok terus melonjak akibat kebijakan ekonomi negara yang tidak pro kaum merjinal begitupula dengan nasib dunia pendidikan yang belum menjadi prioritas utama negara. Kebanggan Pada Republik Mejawab pertanyaan Ir. Sukarno di atas tentulah jawabannya tegas bahwa kita harus bangga, karena menjadi bagian dari Republik ini. Tetapi tentunya bukan republik yang korup, bukan pula republik yang rakyatnya selalu disengsarakan oleh negara. yang bisa dibanggakan adalah republik yang rakyat sipilnya memiliki kemandirian, republik yang negaranya peka terhadap kaum marjinal, juga republik yang anti penindasan. Tetapi hari ini yang terjadi justru sebaliknya. Dalam perpolitikan, di tengah hiruk pikuk demokratisasi justru yang terjadi adalah kekhawatiran Robert D. Kaplan (1994) yaitu the coming anarchy, meski terjadi dalam skala yang relatif kecil namun fakta yang terjadi di Bengkulu dan beberapa daerah lainnya adalah potensi besar bagi lahirnya anarki massa. Di dalam kehidupan ekonomi tentulah kita dapat dengan terang benderang melihat kesusahan hidup makin menjerat sebagian besar rakyat, keberpihakan negara terhadap ekonomi lemah baru sampai pada batas slogan. Belum lagi kalau kita mau membincang carut marutnya kekuasaan. Tentu rasanya sulit untuk berkata “aku bangga pada republikku”. Baiklah, tentu taklah elok jika hanya berkeluh kesah atas nasib republik ini. mari kita berimajinasi sambil terus berharap tentang republik yang bisa kita banggakan itu. Karena, bukankah perubahan besarpun dimulai dari imajinasi dan bukankah future is present expectation. Imajinasi Indonesia Imajinasi Indonesia, begitulah kira-kira menu utama kali ini. Marilah kita mulai dengan beberapa pertanyaan mendasar. Apakah Indonesia ? Damarjati Supadjar dalam makalahnya pada seminar nasional “Menafsir kembali Indonesia di tengah kegalauan peradaban” yang diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Banyumas (13 Februari 2005 di Purwokerto) menulis bahwa Indonesia pada dasarnya Indonesia adalah sebuah cita-cita luhur mengenai sebuah republik yang memiliki identitas kultural yang kukuh yang kemudian mewujudkannya dalam perilaku politik yang luhur, kehidupan ekonomi yang berkeadilan, dan rakyat yang berkesejahteraan dengan kata lain Indonesia adalah cita-cita tentang peradaban adiluhung. Setelah menakar substansi Indonesia sebagai cita-cita, maka sebenarnya Indonesia adalah sebuah proses panjang. Hari ini sebagai komitmen ikut berproses menuju the truly Indonesia tentu yang perlu dilakukan adalah menggerakkan potensi bangsa untuk mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan. Strategi penguatan potensi sipil secara mandiri bagi upaya mengatasi kemiskinan dan keterbelakangan adalah strategi yang harus diutamakan, karena rasanya tak banyak yang bisa diharapkan dari negara. Kemandirian rakyat adalah kuncinya, pekerjaan rumah kita adalah bagaimana menumbuhkan kemandirian tersebut. Pencerdasan adalah jalan masuk bagi kemandirian, berbicara pencerdasaan tentulah berbicara mengenai pendidikan. Pendidikan harus terlebih dahulu kita terjemahkan sebagai “semua upaya” mencerdasakan rakyat yang artinya tidak hanya melalui sekolah formal, tetapi juga melalui media massa dan instrumen lainnya. Pendidikan alternatif yang tidak berorientasi pada “sekedar” ijazah tetapi berorientasi pada kesadaran politik, kesadaran ekonomi dan kesadaran budaya harus jadi prioritas. Maka gerakan pencerdasan bervisi penyadaran ini harus dibangun dengan kesabaran yang revolusioner (meminjam istilah Eef Saefullah). Dengan kesadaran rakyat, kelak yang terbangun adalah kumpulan rakyat yang cerdas dan memiliki kesadaran akan realitas sosial, politik, budaya dan ekonomi. Dari kesadaran tersebut rakyat, bisa menyusun strategi perjuangan hidup yang tepat dan berdaya guna. Tentu inilah imajinasi tentang kemandirian sipil. Kesadaran politik akan berimplikasi pada terciptanya kedewasaan dan kecerdasan berpolitik akar rumput hingga muncul strategi mengkomunikasikan keinginan pada negara, juga daya kontrol atas negara dan yang paling jelas adalah memiliki semangat berdemokrasi secara cerdas dan dewasa yang anti pada kekerasan politik. Kesadaran budaya merupakan jawaban atas krisis identitas kita sebagai bangsa. Nilai-nilai hidup yang mengedepankan harmonisasi akan menjadi titip pusat kesadaran budaya, hinga topeng-topeng kehidupan yang mewujud dalam perilaku hedonis, asosial, dan konsumtif akan tereliminasi oleh kesadaran budaya rakyat yang merupakan nilai-nilai genuine budaya bangsa. Keaslian budaya yang dimaksud adalah budaya egaliter (kolektivitas) akar rumput yang telah ada sedari dulu yang merupakan counter atas budaya elitis kerajaan. Keselarasan hidup antara manusia dan alam, ini tentu terbukti dari masa nenek moyang nusantara yang pelaut. harmoni manusia dan alam ini akan menjadi titik pusat perlawanan atas eksploitasi manusia terhadap alam. dan berbagai nilai asli nusantaralainnya. Selanjutnya barulah kita berbincang mengenai masalah-masalah integritas nasional yang dianggap masalah besar oleh negara hingga “apapun” dilakukan termasuk menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Namun dalam imajinasi tentang Indonesia, melalui kesadaran yang lahir melalui pembelajaran yang bermuara pada pemahaman yang utuh tentang ke-Indonesia-an. Berlahan akan betul-betul disadari bahwa secara budaya kita begitu beragam, itu fakta sosial tak perlu dihindarkan yang mempersatukan kita secara utuh kelak adalah cita-cita : Indonesia yang berkeadaban. Bercermin dan Belajar Pada Gie Soe Hok Gie, sosok muda yang mati muda dengan segudang cita-cita atas tentang negerinya –Indonesia-. Sosok yang kian muncul setelah Riri Reza dan kawan-kawan mengangkat kisah hidupnya ke layar lebar ini adalah orang yang banyak berimajinasi tentang Indonesia, imajinasi-imajinasinya lahir sebagai bentuk keresahan atas realitas yang ada. Hingga baginya hidup adalah pilihan-pilihan, berpihak pada kaum marjinal adalah pilihan hidupnya tinimbang bersolek bersama kekuasaan meski ia punya peluang untuk itu. Kritis, progresif dan sederhana itulah sosok manusia biasa yang satu ini. Ia bukan pelaku utama yang menggoreskan sejarah bangsa, tetapi ia hadir dalam bentuk-bentuk perlawanan yang lain. Memang ia tenggelam di antara nama-nama besar rekan-rekannya di angkatan 66, tapi ia mengentitas sebagai sosok yang teguh pada pendirian yang kukuh di jalan sederhananya mewujudkan the truly Indonesia. Gie mengajarkan pada kita bagaimana merawat imajinasi tentang Indonesia, ketegaran adalah kuncinya, tegar pada godaan kekuasaan, godaan pada keinginan menjadi pahlawan, ketegaran saat melihat realitas. Terasing adalah konsekuensi menolak kemunafikan di sekitar panggung kekuasaan, begitulah Gie. Gie adalah potret lain seorang pejuang di 60 tahun Indonesia, yang jauh dari gemerlap kehidupan dan istiqomah pada cita-citanya mencerahkan Indonesia. Pelajaran berarti dari Gie bagi siapa saja yang berimajinasi tentang Indonesia masa depan dan mau bergerak untuk mewujudkan imajinasi (cita-cita) adalah kesabaran, ketegaran dan keberanian untuk bertindak sesuai keyakinan akan cita-cita luhur serta peka akan realitas. Akhirnya Gie adalah sarana bercermin dan belajar bagi bangsa ini di usianya yang 60 tahun. Carut marutnya Indonesia tak lantas membuat kita “mati akal” dan hopeless melainkan tegar merawat imajinasi dan harapan kita akan the truly Indonesia seraya terus berbuata dengan kesabaran dan dengan segenap keyakinan. Dirgahayu Republik !!

PENDIDIKAN PRO PUBLIK Konon sekolahlah faktor utama yang membuat seseorang berhasil, paling tidak itulah yang kita ingat dari pesan-pesan orang tua. Sekolah yang rajin biar nanti bisa jadi orang sukses, begitulah pesan mereka. Semua orang berlomba memperebutkan pendidikan formal. Lalu pertanyaannya, hasrat untuk menikmati pendidikan inilah pula yang mendorong proses komodifikasi pendidikan. Unifikasi dunia dalam sebuah tatanan universal dan ketermarginalan nilai-nilai partikular telah menjadi ciri utama globalisasi. Di bidang politik muncullah demokrasi sebagai nilai universal, di aras sosial budaya muncullah civil society sebagai cita-cita bersama yang harus diperjuangkan, dan pasar bebas menjadi pondasi nilai dalam tata ekonomi global. Dunia pendidikan juga terkena akibat globalisasi. Percepatan akses informasi tentulah salah satu dari beberapa implikasi positif. Namun, dampak negatif tak bisa dihindari, komodifikasi pendidikan salah satunya. Tepatlah judul tulisan Sindhunata dalam pengantar Basis edisi khusus Pendidikan Juli-Agustus 2000, “Pendidikan Hanya Menghasilkan Airmata”, begitulah katanya. Marilah kita tengok bagaimana sebenarnya pasar bebas pendidikan. Permintaan (demand) akan pendidikan terus meningkat sedangkan negara sebagai instrumen utama penyedia pendidikan murah bagi warga negara sudah tidak memiliki kapasitas, terjadilah kondisi supply jasa yang sangat terbatas. Terjadilah peningkatan harga yang harus dibayar warga negara untuk memperoleh pendidikan. Bahkan institusi pendidikan pemerintahpun tak berdaya meminimalisir biaya pendidikan dan dipaksa menaikkan biaya pendidikan. Di sisi lain warga negara tak berdaya melakukan “perlawanan” atas keadaan. Pada aras lain memang pasar bebas pendidikan juga ikut mendongkrak kualitas pendidikan secara umum, karena penyedia jasa dituntut untuk memperhatikan kualitas pendidikan, jika tidak mereka akan tergilas. Namun, bila melihat realitas pengorbanan warga negara memperoleh pendidikan dibandingkan dengan kualitas pendidikan yang mereka terima sangatlah ironis. Bila kita perhatikan dengan cermat pendidikan formal masih jauh dari proses humanisasi, justru yang terjadi adalah dehumanisasi. Hal ini tentu tak terlepas dari orientasi pendidikan yang pro pasar. Kalkulasi pendidikan selalu diarahkan pada untung rugi secara ekonomis. Kondisi ini memungkinkan konsumen pendidikan sebagai lahan empuk eksploitasi. Pendidikan dengan Wajah Kemanusian Komodifikasi pendidikan memiliki hubungan erat dengan proses dehumanisasi pendidikan. Industrialisasi pendidikanlah yang kemudian jadi picu utama dehumanisasi pendidikan. Maka diskusi harus kita lanjutkan, bagaimana menghadirkan wajah pendidikan yang “dermawan” dan humanis ? Pada tahap awal yang perlu dibincangkan adalah bagaimana mendesakkan pada negara untuk melaksanakan amanah undang-undang dasar. Negara harus menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas secara massal sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentulah ini juga terkait dengan dukungan dana, dua puluh persen anggaran pendidikan sekiranya harus direalisasikan secara penuh di semua level, baik nasional maupun daerah. Strategi meminta dukungan negara tentulah lebih bersifat strategi “pasif”, karena meski prosesnya aktif melakukan tekanan, tapi muaranya tetap harus menunggu kebijakan negara. Maka perlu pula dibincang strategi aktif melahirkan pendidikan yang tidak pro pasar dan bersifat humanis. Pendidikan pro publik rasanya tidak bisa kita harapkan hadir begitu saja, kaum marjinal tidak akan mendapatkannya secara cuma-cuma. Wajah beringas pasar bebas tentu akan memangsa yang lemah, karena yang kuatlah yang akan menang. Sekolah pro publik harus hadir dengan beberapa ciri dasar. Pertama, sekolah pro publik harus berbasis keswadayaan masyarakat. Pengelolaan sekolah terutama keuangan harus dilakukan oleh masyarakat, hingga merekalah yang menentukan biaya pendidikan, bukan lagi kalkulasi pasar yang berorientasi keuntungan. Kedua, adanya kurikulum berbasis kebutuhan lokal. Sekolah pro publik ada dan mengada dengan mempertimbangkan faktor sosial budaya komunitas yang ada di sekitarnya. Ketiga, nilai-nilai pengajaran berpondasi kearifan lokal. Sebagai bentuk resistensi atas nilai global yang negatif maka kearifan lokal dapat dijadikan senjata. Pendidikan pro publik bukan dimaksudkan untuk menjadikan pendidikan bersifat partikular tetapi sebagai upaya humanisasi pendidikan di tengah pasar bebas pendidikan yang melahirkan komodifikasi pendidikan. Akhirnya semoga pendidikan ke muka tidak lagi hanya melahirkan air mata bagi warga negara. (Huzer)

Suara Merdeka Rabu, 02 Februari 2005 BANYUMAS Penghargaan Hari Habitat bagi Grumbul Cibun PURWOKERTO- Gerumbul Cibun, Desa Sunyalangu, Kecamatan Karanglewas, adalah salah satu kawasan terisolasi di Kabupaten Banyumas. Namun meski terpencil dan susah dijangkau, dsaerah itu menyumbangkan prestasi yang membanggakan. Dalam lomba pemberdayaan masyarakat dan aparat bidang pembangunan dan perekonomian tingkat Provinsi Jateng, Cibun menjadi juara I. Tim penilai dari Dinas Pemukiman dan Tata Ruang Kota menyatakan acara itu untuk memperingati Hari Habibat Internasional. Penghargaan itu, Senin (31/1), diterima Bupati HM Aris Setiono di Semarang. "Selain trofi, panitia juga memberikan uang pembinaan sekitar Rp 60 juta. Dana itu nanti kami berikan ke warga untuk menunjang pembangunan dan perekonomian yang sudah berjalan. Bila perlu untuk melengkapi prasarana dan sarana di sana," ujar Aris. Cibun berada di tengah hutan pinus Perhutani Banyumas Timur. Daerah itu diapit dua sungai besar, Banjaran dan Logawa. Untuk menuju ke sana harus lewat hutan dari Karanglewas atau menyeberangi sungai dari Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng. Penerangan masih mengandalkan listrik bertenaga kincir air. Tingkat kekeluargaan dan kegotongroyongan warga cukup tinggi. Pemerintah, kata Bupati, akan memberikan penghargaan dengan membuka jalan ke Cibun. Pemerintah juga akan memperhatikan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana. Sebagai penghargaan lain, ujar dia, panitia memberikan bekal pengetahuan ke sejumlah wakil masyarakat yang akan menularkannya ke warga lain. (G22-86)

SENI ANTI KORUPSI

Konon dulu korupsi dilakukan segilintir orang, sekarang dilakukan gotong royong. Konon dulu korupsi didominasi eksekutif, sekarang legislatif tak mau kalah. Semua berlomba mencari celah untuk korupsi. Lalu,  nasib kami –rakyat kecil- ?

Perubahan laku pengelolah negara adalah amanah reformasi, terutama menyangkut perilaku korup pejabat publik. Setelah tujuh tahun reformasi apa kabar pejabat publik sekarang ? Kebangkrutan negeri ini di bawah kuasa orde baru disebabkan perilaku korup birokrasi, tentu sebagai bangsa kita tak mau jatuh di lubang yang sama. Bukankah kita bukan keledai ? Rasanya belum banyak yang berubah dari perilaku pejabat publik. Perilaku korup masih menjadi semacam trademark. Upaya perbaikan terkesan masih sangat simbolik dan dilakukan setengah hati.

Tiga bulan terakhir saja ada paling tidak empat kasus korupsi yang mencuat dan mengguncang Jawa Tengah, keempat kasus itu melibatkan pejabat publik. Kasus dugaan anggaran ganda di DPRD Kota Semarang, Dugaan penyelewengan APBD Tahun 2003 di DPRD Kota Solo, juga dugaan penyelewengan APBD tahun 2002-2003 di DPRD Banyumas, dan yang paling menarik adalah kasus dugaan penyelewengan anggaran pemilu yang melibatkan Bupati Temanggung. Inilah fakta yang kita temukan, tak banyak yang berubah dari perilaku pejabat publik. Mereka tetap “nyaman” dengan laku korupnya.

Itulah kenyataan setelah tujuh tahun reformasi, laku korup pejabat publik makin menjadi. Korupsi hanya berubah modus, menjadi lebih massal dan berani. Kondisi ini seperti kiasan Ronggowarsito dalam zaman edan “Hidup di zaman edan gelap jiwa bingung pikiran. Turut edan hati tak tahan, jika tak turut batin merana dan penasaran, tertindas dan kelaparan...”. Ayo mau pilih yang mana, bapak terhormat ? Begitulah gurita sistem yang kemudian menjadi adat dan mengentitas menjadi spiral kejahatan (bukan sekedar lingkaran). Tak banyak pejabat publik yang bisa lolos dari spiral tersebut, yang paling parah muncul permakluman terhadap perilaku korup ini. Ada semacam anggapan pejabat korup itu yo wajar wong nduwe kesempatan. Lalu dalam keadaan yang serba memprihatinkan ini apa yang bisa kita lakukan ?

Ada sebuah rekomendasi menarik yang dirumuskan dalam International Anti Corruption Conference IX di Durban Afrika Selatan tahun 1999 yaitu seni anti korupsi. Strategi ini direkomendasikan sebagai upaya penyadaran massal kepada publik untuk bersama-sama melawan korupsi melalui medium seni. Hal ini cocok dengan modus korupsi pejabat kita, korupsi dilakukan secara massal mak kita lawan dengan massal pula.

 Sebenarnya perbincangan mengenai seni anti korupsi ini bukan hal baru, tapi tetap perlu diperbincangkan untuk selalu menyegarkan ingatan kita bahwa seni sangat diharapkan perannya menghabisi korupsi.

 Seni konon khabarnya memiliki bahasa universal dan tidak hanya bisa menyentuh rasa tapi juga logika. Itulah kelebihan medium seni sebagai media propaganda anti korupsi. Kemudian, seni juga bisa dikonsumsi secara massal oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini berbeda dengan tulisan-tulisan ilmiah di media massa atau aksi-aksi mahasiswa anti korupsi. Kita semua masih ingat bagaimana Bento-nya Iwan Fals bisa menggelorakan kesadaran banyak orang tentang korupnya orde baru. Seni anti korupsi telah menggejala sejak lama di Indonesia, tapi kontribusnya masih belum optimal.

Optimalisasi peran seni bisa dilakukan dengan konsolidasi kekuatan seniman melalui kantong-kantong seni yang peduli dan terus menerus mempropagandakan anti korupsi. Sebagai publik kitapun harus mau mengapresiasi produk seni anti korupsi tersebut, hingga seni anti korupsi bisa “hidup”. Seni anti korupsipun harus muncul dalam beragam ruang publik. Bila perlu sebelum mulai belajar di sekolah atau aktivitas di kantor dinyanyikan mars anti korupsi, juga jangan lupa sebelum mulai sidang dewan terhomat dinyanyikan mars anti korupsi pula. Ok kan ? 

Bayangkan saja bila seni dijadikan basis perjuangan melawan korupsi. Mulai bangun tidur orang di Republik ini disuguhi dengan mars anti korupsi. Televisi dan radio memulai siaran dengan Indonesia Raya dan Mars Anti Korupsi, di sekolah, kantor juga disuguhi lagi. Buka harian umum yang muncul halaman khusus seni anti korupsi, belum lagi para esais dan cerpenis menghantam korupsi dengan penanya dan sebagainya. Sungguh betapa tak nyaman para koruptor hidup disini dan betapa bingungnya orang yang berniat korupsi. Langkah ini disamping “menghajar” koruptor juga mengandung nilai pendidikan bagi generasi berikut. Ide ini mungkin akan menyulut kritik dari penganut paham seni untuk seni, tapi apa iya para seniman tega melihat kekayaan bangsa yang juga milik kita digerogoti garong berdasi ?

awalnya biasa saja, tak ada yang istimewa...aku datang sebagai calon peneliti. Selalu terpatri dalam hatiku aku itu berniat penelitian, maka aku tak boleh dihanyutkan oleh keadaan. Tapi apa hendak dikata, persendian kesadaranku terhentak, aku menjadi limpung dan akhirnya jatuh dalam dekapan cinta...padhaal mereka bukan siapa-siapa !!!

aku tak pernah mengenla mereka, merekapun tak tahu aku. Aku datang sebagai ornag asing yang punya tujuan-tujuan pragmatis. Tapi saatku bersapa dengan keluguan hidup mereka, kumenghirup udara segar di dusun mereka, saat aku menyentuhkan tangan di air segar sungai mereka, saat aku berjabat tangan dengan tangan-tangan kasar anak-anak mereka taklah lagi aku bisa bertahan...cinta itu mengalir deras bagaikan air sungai logawa yang selalu mereka bannggakan.
Jembatan bambu yanng mereka punya membuat aku terhempas ke dunia baru. Jadilah waktu bergulir puluhan bahkan ratusan kali sudah aku datang kesana, kadang lelah, resah dan kadnag bahagia datang silih berganti, aku dan kawan-kawan telah menjadi bagian dari mereka, dan mereka telah mengisi sisi bathinku..begitulah hidup


Kini hampir dua tahun aku mengenal Cibun berat rasanya berpisah dari mereka, kini kami baru menjalankan Ruscaling (Ruang Baca Keliling) tapi rasanya waktuku tak banyak lagi...aku sudah harus meninggalkan Purwokerto mungkin, tapi mengapa Cibun membuatku tak ingin pergi.
Smoga Tuhan memberikan yang terbaik buat Cibun dan penghuninya

POLITIK MUHAMMADIYAH

(Tanggapan atas Hasil Tanwir II Pemuda Muhammadiyah)

 

 

          Pemilihan umum tahun 2004 telah menjadi sebuah pengalaman politik tersendiri bagi Muhammadiyah. Ada banyak hikmah politik yang dapat dipelajari oleh Muhammadiyah, di luar konteks apa hasil dari eksperimen politik Muhammadiyah dalam pemilu 2004 ini, telah banyak cerita yang terlahir, ada yang kecewa, ada yang biasa-biasa saja dan ada yang tetap tak peduli. Memang begitulah muhammadiyah selalu kaya warna. Pemuda Muhammadiyah (PM) khususnya dan Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) umumnya bisa jadi mejadi pihak yang kecewa dengan proses dan hasil pemilu 2004. Hal ini coba dipararelkan dengan keadaan ketiadaan tangan politik Muhammadiyah yang dengan konsisten memperjuangkan aspirasi politik Muhammadiyah, maka kemudian Tanwir Pemuda Muhammadiyah  di Banjarbaru Kalimantas Selatan memutuskan untuk mencoba membentuk partai politik alternative bagi anggota persyarikatan Muhammadiyah.

            Bila dilihat dari kacamata historis garis perjuangan Muhammadiyah sedari lahir adalah sebagai gerakan agama dengan tekanan besar sebagai gerakan social. Meski demikian Muhammadiyah bukanlah gerakan yang alergi dengan aktivitas politik baik yang bersifat low politics dalam bentuk struggle of power atau juga yang bersifat high politics dalam bentuk pejuangan politik yang berorientasi pada tujuan-tujuan moral (Syafii Maarif; 200). Dalam konteks struggle of power menurut Haedar Nashir (2000) ada tiga pola perjuangan politik Muhammadiyah; pertama, adalah secara langsung membidani kelahiran partai-partai politik, dalam pola ini Muhammadiyah secara kelembagaan ikut serta secara aktif dalam membidani kelahiran partai politik dan juga menggerakkan roda partai politik. Hal ini pernah terjadi ketika mas kepemimpinan KH. Mas Mansyur, ketika Muhammadiyah menjadi anggota istimewa Majelis Syuro Muslim Indonesia (Masyumi), begitu juga ketika Muhammadiyah ikut membidani kelahiran Partai Muslim Indonesia (Parmusi). Pola kedua, adalah keterlibatan secara personal dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, hubungan yang terbangun adalah hubungan emosional. Pola kedua ini yang paling sering terjadi dalam persyarikatan Muhammadiyah, mulai dari generasi awal Muhammadiyah yang terlibat aktif di MIAI, PII dan sebagainya sampai masa Amien Rais, yang telah mengokohkan hubungan emosional antara warga Muhammadiyah dengan Partai Amanat nasional PAN. Pola ketiga, adalah hubungan yang betul-betul netral, dimana semua unsure persyarikatan harus menjaga jarak yang sama dengan kelompok-kelompok kepentingan politik yang ada. Pola ketiga in muncul dalam Muktamar Muhammadiyah tahun 1971 di Ujung Pandang.

            Ketiga pola di atas sesungguhnya bisa dijadikan pijakan awal untuk memetakan seperti apa politik muhammadiyah dalam pandangan warga persyarikatan. Kelompok yang berusaha menjaga jarak sedemikian rupa dengan proses low politics ini kemudian mengentitas dalam kelompok Muhammadiyah cultural, yang di dalamnnya bercokol tokoh-tokoh intelektual dan budayawan Muhammadiyah, Kelompok ini melihat Muhammadiyah akan kehilangan vitalitasnya dalam peran social kemasyarakatan jika harus memaksakan diri untuk melakukan struggle of power. Kelompok kedua merupakan kelompok yang berusaha mencari jalan tengah, yaitu kelompok yang merasa Muhammadiyah  sangat perlu memiliki saluran aspirasi politik, tapi tidak dengan serta merta menempatkan Muhammadiyah terikat dengan satu atau beberapa kelompok kepentingan. Kelompok inilah yang kemudian menganggap aspirasi politik Muhammadiyah bisa disalurkan melalui kader-kadernya yang ada di partai-partia politik. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menginginkan Muhammadiyah aktif melakukan perjuangan politik pada tingkat low politics untuk kepentingan mewujudkan aspirasi politik persyarikatan. Kelompok ketiga ini beranggapan Muhammadiyah akan sulit merealisasikan aspirasi politik jika hanya mengandalkan hubungan emosional dengan partai politik, Muhammadiyah harus berani membentuk partia politik.

            Arah politik Muhammadiyah akan sangat dipengaruhi oleh tiga kelompok pemikiran di atas di dalam tubuh Muhammadiyah. Hasil tanwir Pemuda Muhammadiyah di Banjarbaru beberapa waktu yang lalu sebenarnya sangat mengejutkan, karena secara pelan namun pasti kelompok muda muhammadiyah yang direpresentasikan oleh pemuda muhammadiyah mulai mengentitas dalam kelompok ketiga di atas. Mengapa mengejutkan ?, karena pemikiran ini lahir dari kelompok muda yang dalam sejarah Muhammadiyah justru selalu berusaha menjaga jarak dengan kepentingan politik praktis.

Perlukah Partai Politik Alternatif  bagi Muhammadiyah

            Landasan pemikiran yang melatarbelakangi keinginan PM untuk mendirikan partai politik seperti diungkapkan ketua PM (dalam kompas 25/10/04) lebih dikarenakan kegagalan partai-partai yang dinilai “dekat” dengan Muhammadiyah menyalurkan aspirasi politik Muhammadiyah, kemudian Ketua DPP IMM Ahmad Rofiq (dalam Kompas 26/10/04) menilai PAN sebagai partia yang “dekat” dengan Muhammadiyah telah gagal mengakomodasi kader-kader Muhammadiyah. Landasan pemikiran seperti ini menurut penulis sangat-sangat debatable, apakah sebenarnya yang mejadi aspirasi politik Muhammadiyah selama ini, toh belum pernah dikaji secara serius dan mendalam, kemudian Muhammadiyahpun tak pernah melakukan kontrak politik dengan partai politik untuk memperjuangkan aspirasi politik Muhammadiyah, darisana akan sangat sulit memutuskan apakah partai-partai politik yang dinilai dekat dengan Muhammadiyah seperti PAN gagal atau berhasil mejadi “tangan politik” Muhammadiyah. Lalu bila argumen mengenai kurang terakomodasinya kader-kader Muhammadiyah di parpol yang “dekat” dengan Muhammadiyah digunakan sebagai alasan membentuk partai politik oleh Muhammadiyah, tentu akan semakin membuat “rusak” tatanan persyarikatan seperti yang pernah ditulis oleh Abdul Munir  Mulkhan (Makalah Seminar Muhammadiyah dan Kekuasaan, 25 Maret 2000) bahwa bila kuantitas pejabat atau anggota DPR yang orang Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah dijadikan parameter eksistensi Muhammadiyah maka sesungguhnya Muhammadiyah tengah terperangkap dalam “ke-mati-surian” Muhammadiyah sebagai gerakan Islam terlalu sederhana hanya untuk dikaitkan dengan kekuasaan politik.

Keinginan yang berlebih-lebihan untuk mengekspresikan kehendak politik dalam tataran struggle of power di dalam sebagian kalangan Muhammadiyah lebih merupakan sebuah ketidakpercayaan diri, karena ketidaksuksesan Muhammadiyah menjadi pusat keunggulan peradaban. Maka pekerejaan rumah yang sesungguhnya bagi Muhammadiyah adalah bagaimana menampilkan diri sebagai pusat keunggulan peradaban, dengan memperkuat kualitas kader, kemudian memperbaiki system pendidikan Muhammadiyah, lalu membumikan amal usaha peningkatan kesejahteraan umat yang bersendikan ekonomi kerakyatan, serta bagaimana usaha sistematis meningkatan potensi sumber daya umat dalam berbagai bidang. Pada akhirnya semua akan bermuara pada upaya membangun masyarakat utama, seperti cita-cita luhur Muhammadiyah.

Maka, kehadiran keinginan untuk membuat partai politik, bukanlah sesuatu yang mendesak saat ini, perlu ada kalkulasi yang obyektif atas kondisi persyarikatan. Energi persyarikatan akan terporsir jika harus dipaksa menjadi mesin politik, dan akan berimplikasi pada merosotnya kinerja persyarikatan dalam amal usaha. Satu hal lagi yang akan sangat merugikan bila keinginan membentuk parpol ini direalisasikan adalah munculnya potensi konflik yang cukup besar dalam tubuh persyarikatan.

Sebagai upaya mendinamisasi pemikiran dalam tubuh persyarikatan wacana mengenai parpol alternatif ini cukup menggairahkan menggerakkan semangat diskusi anak-anak muda Muhammadiyah, tapi kalau pada upaya praksis tentu perlu benar-benar ditimbang untung ruginya.

Billahi fii Sabilil Haq Fastabiqul Khairat

 

Bunga merah jambu di depan rumah

hari ini mekar dua hari lagi layu

Apakah keindahan hanya sebuah kesementaraan

   lalu dimana kesejatian

Bisa jadi bersemayan di ruang-ruang hampa hati

atau bergelayut dalam tumpukan kata

Jika memang iya, mengapa hati bisa mati

Mengapa pula kata bisa tanggalkan makna

 

Bunga merah jambu di depan rumah

gugur dalam dekapan tanah

Diterbangkan angin

Dihanyutkan hujan

sementara kita berlari mengayun imaji

ia telah jauh menghilang pergi

 

Ranting tak kuasa menahan perginya bunga

Matahari tak mampu mengundur tanggalnya

Memang keindahan bukan pada lekatnya bunga padatangkai

tapi pada kerelaan tangkai melepas bunga pergi

juga pada ketegaran bunga menyapih diri

---

Tulislah apa yang kau lihat begitulah Pramoedya berkata

Belajar menulis kumulai di SMA, luar biasa bingungnya, apa yang harus kutulis,bagaimana memulainya dan beragam pertanyaan-pertanyaan elementer dalam tulis menulis beterbangan dari pikiranku. Tentulah tak ada pilihan selain menmba ilmu sebanyak mungkin. Proses belajar ini akhirnya kumulai dengan masuk ke Kelompok Ilmiah Remaja (KIR) di SMA juga masuk ke Ikatan Jurnalis Muda "Acta Diurna"...mulailah aku menmukan jawaban-jawaban atas pertanyaan elementer tapi tentu saja pertanyaan-pertanyaan itu tetap menyimpan misteri hingga detik ini :
Mulailah aku berkenalan dengan beberapa orang yang sekaligus menjadi guru bagiku; Hanafi endro Utoyo, orang pertama yang menuntutku menulis, dengan buku-buku yang beliau pinjamkan jadilah aku makin bersemangat dalam menulis. Di tahun 1997, saat buku-buku Pram masih dilarang dan ditabuhkan oleh penguasa untuk dibaca aku telah bersentuhan dengan karya-karyanya tentu saja lewat bantuan pak Hanafi. Pada proses selanjutnya jadilah aku berkenalan dengan lomba-lomba karya tulis untuk pelajar. Tentu saja lomba-lomba macam ini bukanlah ruang yang kondusif untuk membangun kreasi tulisan tapi paling tidak menjadi faktor yang mendorong motivasi untuk menulis, tentu saja dengan mengikuti lomba akan ada kompensasi yang diperoleh penulis...hehehe.
1998 sebuah lomba karya tulis diadakan oleh FMIPA UII, waktu itu aku baru duduk di kelas 1dan tak dinyana akan lolos menjafi finalis (top ten) dari sini aku ketagihan ikut lomba karya tulis hingga aku duduk di bangku kuliah !!! sederet catatan pernah kutorehkan sebagai pegiat lomba karya tulis:
Finalis LKTI se-Jawa Bali yang diadakan FMIPA UII dengan tema mengenai ilmu-ilmu dasar, disusul berturut-turut dengan
1. JUara I LKTI Hardiknas yang diadakan STIE "YO" pada tahun 1998
2. artikel terbaik lomba tingkat nasional penulisan artikel yang diadakan oleh Forum remaja abad 21
3. Finalis Nasionaldalam LKIR (Lomba Karya Ilmiah remaja) ke - XXX yang diadakan LIPI-TVRI, konon  
    khabarnya LKIR adalah event paling dinanti oleh banyak penulis/peneliti amatir seperti saya.

Di tahun-tahun selanjutnya prestasi-prestasi juga berhasil kutuai lewat beragam Event lomba:
1. Juara II LKTI Penegakan HUkum yang diadakan Fak. Hukum UGM se-Jateng DIY tahun 2000
2. Juara I LKTI Geografi se DIY yang diadakan oleh Fak Geografi UGM tahun 2000
3. Juara III Lomba kArya Tulis Kependudukan yang diadakan oleh BKKBN Yogyakarta tahun 2000
4. Finalis Nasional Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) yang diadakan Depdiknas RI tahun 1999
5. Juara II Lomba Karya Tulis Lingkunan Hidup yang diadakan oleh OSIS SMU 6 Yogyakarta tahun 2000
    se Jawa-Bali
6. Juara I Lomba Orasi Pemilu 99 Damai yang diadakan oleh BEM Hukum UAD tahun 1999
7. Juara I Lomba debat Pendidikan bersama dua orang rekan saya (Habibie dan Amri) yang
    diselenggarakan oleh LPK. Casablanca tahun 2000
8. Juara I Lomba Debatdemokrasi dan Demonstrasi yang diselenggarakan oleh BEM IKIP Jogja tahun
    2000
9. Juara I LKTI Lingkungan Hidup yang diselenggarakan oelh Diknas Prop. DIY tahun 2000 bersama dua rekan saya (Marwanto dan Sigit Aji), lomba yang satu ini sangat berkesan karena saat presentasi saya dalam keadaan sakit berat tapi tetap ngotot untuk presentasi hasilnya lumayanlah !!
10. JUara II Lomba Reportase Pelajar yang diselenggarakan oleh Diknas Prop DIY tahun 2000
Tentulah hal-hal di atas hanya sebuah kebetulan belaka, secara umum saya merasa belumlah memiliki mental sebagai seorang penulis apalagi peneliti, tapi kuanggap semua itu sebagai bagian dari proses "mengada". Sebagai sebuah proses awal tentulah ini memberi pondasi bagi upayaku menggapai "dunia baru" yang kuimpikan mulai dari Palembang, untuk itulah karya-karya tulisku takkan pernah lahir tanpa beberapa kawan dan guru-guruku berikut :

Kuntowijoyo (alm), semangat untuk terus dan terus menulis dalam segala himpitan dan perjuangan hidup memberi inspirasi yang luar biasa bagiku
Romo Mangun (alm), yang dengan menulis makin berdekapan dengan kesengsaraan hidup orang-orang marjinal terutama yang ada di tepian kali code.
Umar Khayam (alm)  kelugasanmu memotret realitas yang hiruk pikuk dengan segala kompleksitas, tersaji dengan "sempurna" dan berisi dalam tulisan-tulisanmu
Prof. Sardjono Yatiman (alm) yang sempat kutemui pada final LKIR 1998. Gaya dan ekspresi kesederhaan tidaklah memudarkan keluasan pandanganmu
Prof. Andi Hakim Nasution (alm) kritik pedasmu padaku saat presentasi final LPIR 1999 telah menyentak kesadaranku, bahwa menulis bukan sekedar menulis tapi proses panjang membangun perdaban.
Prof. Imam Barnadib yang kutemui tahun 1999 dalam final LPIR LIPI TVRI telah memberi nuansa lain dalam gayaku melihat realitas, kau mengajarkanku look different, think different
Prof. Astrid Susanto-Sunario yang kutemui saat final LKIR 1998 dan LPIR 1999
Hanafi endro Utoyo, guru sekaligus sahabat yang telah mengubah cara pandangku terhadap dunia
kawan-kawan sepermainan di SMA yang selalu memberi gairah bagiku untuk terus dan terus menulis:
Marwanto. Sigit Aji, Arief, Amri Cahyono, Didik, Hendro Susanto "Milanisti", Habibie, Manis Javanica, Elin Nurlena, Vita Yusni.
IRM Masters : Arif Jamali, Mukti "cilik" (x. MAN  1 YK), Agung Nugroho etc 
dan sebaginya dan sebagainya...

Mengapa pula aku menulis hal-hal di atas : sesungguhnya aku sedang merasakan keresahan yang begitu dahsyat mengapa sampai detik ini aku belum bisa melahirkan karya-karya intelektual yang utuh dalam bentuk buku....hahahahaha kalau bicara yang satu ini rasanya ingin menamati semua aktivitas non tulis-baca-tulis. Aktivitas teknis yang melelahkan di gerakan dan sebagainya merenggut daya jelajah.